Somasi Ketua Cabang Pgri Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut Terkait Ribuan Guru Honorer Di Garut Dapat Cairkan Sertifikasi

berita Comment

Ribuan Guru Honorer di Garut Bisa Cairkan Sertifikasi”.

Somasi Ketua Cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi Kab Somasi Ketua Cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut Terkait Ribuan Guru Honorer di Garut Bisa Cairkan Sertifikasi

Dimana didalamnya terdapat satu statement dari saudara Champhy yang sanggup disimpulkan mengandung unsur perbuatan tidak menyenangkan.

Somasi Ketua Cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut Terkait Ribuan Guru Honorer di Garut Bisa Cairkan Sertifikasi

Maka bersama ini kami sampaikan pernyataan sebagai berikut :

Bahwa Jihad Guru Garut, merupakan acara yang diprakarsai dan dimotori oleh PGRI Kabupaten Garut sebagai upaya menegakkan martabat dan kehormatan guru, serta hak-hak kesejahteraan guru. Khususnya guru non pns disekolah negeri.
Bahwa acara jihad guru garut, bukan saja diikuti oleh guru honorer (guru non pns) disekolah negeri, tetapi juga guru PNS meskipun dalam tekanan dan bahaya donasi sanksi. Bahkan operator sekolah, guru honorer sekolah swasta dan guru-guru PAUD baik Kober maupun TK.
Bahwa harus diakui secara jujur, sejatinya, gerakan meminta SK Penugasan melalui prosedur hearing formal dilembaga legislative (DPRD Kabupaten Garut) dirintis oleh para guru honorer yang lulus pre test PPG dan dalam pendampingan PGRI. FAGAR hadir dan muncul ditengah perjalanan.
Ditingkat pusat, PB PGRI secara aktif melaksanakan komunikasi dan loby kepada Kementerian terkait, khususnya Kemendikbud dan KemenpanRB biar pemerintah sentra memperlihatkan perhatian khusus dan serius dalam menangani penyelesaian guru honorer disekolah negeri biar sanggup menjadi ASN baik jalur PNS maupun PPPK.
PGRI tidak pernah membeda-bedakan honorer dengan kategori, tetapi PGRI berkomitmen untuk penyelesaian guru honorer secara keseluruhan menurut prioritas masa bakti.

Oleh karenanya, pernyataan saudara Champhy di jabarnews.com merupakan pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun secara hukum.

Bahwa pernyataan tersebut merupakan kebodohan seorang champhy, anggota FAGAR Wanaraja yang tidak pernah mengetahui proses yang diawali dengan hearing atau audiensi bersama Komisi A dan Honorer yang lulus pretest PPG hingga terjadinya agresi jihad guru garut.
Sengaja atau tidak, gosip tersebut mengandung upaya mengubur dan menghilangkan fakta sejarah terkait tugas usaha PGRI termasuk guru-guru honorer lain diluar keanggotaan FAGAR, menyerupai Himpaudi, IGTK, FKSS dan lainnya.
Peran Komisi A dan Pimpinan DPRD yang semenjak awal pro aktif bukan saja mendapatkan audiensi, tetapi juga sibuk mencari bahan-bahan argumantatif termasuk melaksanakan kajian dan studi banding biar harapan para guru honorer terkait SK Penugasan sanggup dipenuhi oleh Bupati Garut. Apakah tidak pantas diapresiasi, minimal dengan ucapan terima kasih.???
Kesediaan Bupati mengabulkan harapan para guru, dan keseriusan dia bersama Wakil Bupati hingga secara pribadi memimpin rapat di Dinas Pendidikan hingga larut malam. Peran Wakil Bupati yang memimpin pribadi rombongan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berkonsultasi dengan Direktorat GTK Kemendikbud. Apakah tidak pantas diapresiasi, minimal dengan ucapan terima kasih.???
Kami menilai, penulis gosip dari jabarnews.com kurang memahami kaidah dan susila jurnalistik sehingga pemberitaan yang dimuat terkesan dan cenderung tendensius bermakna menampilkan jagoan kesiangan dengan mengabaikan seluruh pihak termasuk motor pencetus perjuangan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, kami memberikan beberapa tuntutan sebagai berikut :

1. Kepada Saudara Champhy dan Penulis Berita : dalam waktu 3 x 24 jam semenjak gugatan ini diterbitkan, untuk menciptakan pernyataan maaf diatas materai cukup dan diketahui oleh Ketua Umum DPP FAGAR, kepada seluruh pihak yang telah diabaikan dalam proses meminta hak honorer terkait SK Penugasan:

a. Kepada seluruh anggota PGRI Kabupaten Garut melalui pengurus PGRI Kabupaten Garut dan Pengurus Cabang PGRI se Kabupaten Garut;

b. Kepada Guru honorer yang lulus pretest PPG sebagai motor awal pencetus audiensi di DPRD Kabupaten Garut;

c. Kepada Komisi A dan Pimpinan DPRD Kabupaten Garut;

d. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut.

2. Kepada Redaksi JabarNews.com : dalam waktu 1 x 24 jam semenjak gugatan ini diterbitkan untuk menonaktifkan url pemberitaan.

3. Kepada Ketua Umum DPP FAGAR : untuk memperlihatkan teguran keras tertulis kepada anggota nya atas nama Saudara Champhy biar mempunyai ethika dan memegang teguh kesantunan sebagai seorang guru, biar tidak membiasakan diri menciptakan pernyataan-pernyataan liar diluar organisasi. Surat teguran ditembuskan kepada Pengurus PGRI Kabupaten Garut dan Cabang Se Kabupaten Garut.

4. Kepada Kepala SDN 1 Sindangprabu biar melaksanakan training kepada Saudara Champhy biar yang bersangkutan menjunjung tinggi instruksi ethik guru dan sanggup menghargai PGRI sebagai organisasi yang bermartabat.

Apabila tuntutan kami sebagaimana tersebut diatas, tidak terpenuhi. Maka kami meminta kepada Pengurus PGRI Kabupaten Garut untuk menciptakan perilaku tegas berupa Gerakan Sanksi Sosial kepada seluruh anggota FAGAR di Kabupaten Garut.

Demikian SOMASI ini kami sampaikan, atas segala perhatian nya kami haturkan terima kasih.

Salam Solidaritas..!!!